BANYUWANGI, tuguSurabaya.site – Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya terus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan wilayah pesisir melalui riset berbasis kebutuhan masyarakat. Kali ini, tim peneliti UHT menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan para pengelola destinasi wisata pesisir guna menggali model pengelolaan sempadan pantai yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
FGD yang berlangsung pada Kamis (30/7/2026) tersebut merupakan bagian dari Penelitian Fundamental Reguler Hibah BIMA 2026 bertajuk “Model Tata Kelola Kolaboratif Sempadan Pantai Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Wilayah Pesisir Jawa Timur.”
Penelitian dipimpin Prof. Dr. Agus Subianto, M.Si., bersama tim yang terdiri dari Dr. M. Husni Tamrin, S.A.P., M.KP., Prof. Dr. Ninis Trisyani, M.P., Moh. Musleh, M.A.P., Tito Mariano Yesayabela, dan Irwan Setiawan. Selain Banyuwangi, penelitian juga dilakukan di Kabupaten Sumenep dan Pacitan sebagai wilayah pembanding.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan pengelolaan kawasan pesisir mengemuka, mulai dari abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, sampah, tumpang tindih kewenangan, hingga pentingnya pengaturan aktivitas wisata agar tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi menjelaskan, masyarakat pesisir kini memiliki peran yang jauh lebih luas. Selain sebagai nelayan, mereka juga aktif dalam pengawasan sumber daya perikanan, rehabilitasi mangrove, konservasi terumbu karang, penyelamatan biota laut, hingga pengembangan wisata berbasis konservasi.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Banyuwangi, Sigit Purnomo, menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup penataan ruang, perlindungan lingkungan, peningkatan konektivitas wilayah serta penguatan ekonomi masyarakat.
Salah satu contoh keberhasilan yang menjadi perhatian tim peneliti adalah Bangsring Underwater. Kawasan wisata tersebut berkembang dari gerakan masyarakat dalam memulihkan ekosistem laut menjadi destinasi wisata bahari yang kini dikenal luas.
Pengelola Bangsring Underwater menegaskan bahwa konservasi tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, jumlah peralatan snorkeling dibatasi untuk mengurangi tekanan terhadap terumbu karang, sementara wisatawan terus diedukasi agar tidak merusak ekosistem bawah laut.
Anggota tim peneliti, Prof. Dr. Ninis Trisyani, M.P., menegaskan bahwa pengelolaan sempadan pantai harus mampu menyeimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
“Perlindungan ekosistem harus menjadi fondasi utama, karena keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada kualitas lingkungan yang tetap terjaga,” ujarnya.
Ketua tim peneliti, Prof. Dr. Agus Subianto, M.Si., mengatakan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat akan dikaji bersama hasil penelitian di Sumenep dan Pacitan untuk menghasilkan model tata kelola yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hang Tuah, Dr. M. Husni Tamrin, S.A.P., M.KP., menegaskan bahwa penelitian ini merupakan bentuk nyata komitmen UHT sebagai perguruan tinggi maritim dalam menghadirkan solusi ilmiah bagi pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
“Kami ingin hasil penelitian ini tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sempadan pantai yang kolaboratif, adaptif dan berpihak pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan pelaku usaha merupakan kunci terciptanya tata kelola pesisir yang berkelanjutan,” ujar Husni.
Melalui penelitian ini, Universitas Hang Tuah berharap dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan kawasan pantai yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
